Masuk zona Merah Dalam Pelayanan Publik, Pemko Sibolga Fasilitasi Pelayanan Publik
Sibolga, Pijar Tapanuli - Kota Sibolga termasuk kedalam zona merah atau rendah terhadap pelayanan publik tahun 2021 sesuai dengan surat OMBUDSMAN RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor B/0010/PC.01 04-02/II/2022 Tanggal 7 Februari 2022.
"Maka melalui kegiatan ini saya berharap kepada OPD khususnya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, agar memperbaiki Pelayanan Publik sehingga pandangan buruk masyarakat kepada Pemerintah dapat diperbaiki," Kata Walikota Sibolga melalui Sekda (Sekretaris Daerah) kota Sibolga M Yusuf Batubara saat membuka Acara Fasilitasi Pelayanan Publik (FPP) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga Tahun 2022, di Aula Nusantara I Kantor Wali Kota, Kamis (17/03).
Menurut Sekda, Dengan kualitas Pelayanan Publik yang semakin baik, kepuasan masyarakat kepada pemerintah dapat dibangun lebih baik.
"Sekali lagi saya harapkan agar para peserta hendaknya dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh. Demikian pula kepada panitia yang telah bekerja hingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan lancar,” ucap Sekda.
Hadir sebagai narasumber dari Pemerintah kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Ernawati Lubis, S.Pd., M.Kes. yang memaparkan tentang Standar Pelayanan, Pembinaan Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat.
Kegiatan FPP ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 17 hingga 18 Maret 2022 ini, yang dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Drs. Yasman, M.M., Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, Hendra Darmalius, A.Pi., M.M., Plt. Kabag Organisasi, Ahmad Irvan Lubis, S.E., M.M., dan diikuti peserta dari ASN di lingkungan Pemko Sibolga.(SON)
